Sabtu, 28 November 2009

Pelanggaran Terhadap Kebebasan Pers


ARTIKEL I
Dianggap Mengahalangi Kebebasan Pers
Selasa, 29 September 2009 14:17

Dianggap menghalangi kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan Pemilihan Presiden, sebanyak tujuh media mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang No.42 tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi.
Ketujuh media tersebut, yakni Tempo, Koran Tempo, The Jakarta Post, Jurnal Nasional, KBR 68H, Vivanews dan Voice of Human Rights (VHR). Mereka didampingi Aliansi Jurnalistik Indonesia dan LBH Pers, mendaftarkan uji materi dengan nomor registrasi No.770,PAN.MK,V,2009, yang diterima oleh panitera MK, Widatmoko, Kamis 28 Mei hari ini.
Seperti dilansir dari okezone, tim kuasa hukum LBH Pers, Hendrayana, mengatakan pemberlakuan UU Pilpres banyak menimbulkan masalah, ketidakpastian hukum, pelanggaran HAM, serta ketidaktenangan media nasional dalam menjalankan fungsi dan peran pers.
Hendrayana mencontohkan, pada UU Pilpres memberi ruang bagi penyensoran dan pelarangan pemberitaan atau penyiaran bagi media. Menurutnya hal ini jelas melawan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, dan merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak asasi yang dijamin oleh UUD 45. Pasal-pasal dalam UU Pilpres yang dianggap represif terhadap media, yakni pasal 47 ayat 5, pasal 56 ayat 2, 3, dan 4, serta pasal 57 ayat 1, dan 2. Ketiga pasal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F UUD 45.
Lebih lanjut lagi Hendrayana meminta pada institusi KPU, Dewan Pers, dan KPI, untuk tidak memberlakukan UU Pilpres pada masa tenang Pilpres.
Sumber: http://rripro2jogja.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Adianggap-mengahalangi-
Penjelasan;
Indonesia adalah Negara demokrasi ,Negara yang menjamin kebebasan pers dalam memberitakan sesuatu hal yang terjadi selama:
• Menghormati hak atau nama baik orang lain
• Melindungi keamanan nasional,kesehatan atau moral(umum)
Dalam kasus diatas pers hanaya mencoba untuk memberitakan tentang pemilihan presiden.media hanya berusa mencoba untuk mengkaji UU Pilpres yang memberi ruang bagi penyensoran dan pelarangan pemberitaan atau penyiaran bagi media. Menurutnya hal ini jelas melawan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, dan merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak asasi yang dijamin oleh UUD 45.Karena pada dasarnya “Kebasan pers adalah hak asasi warga negara”.
ARTIKEL II
UJIAN BAGI KEBEBASAN PERS DI INDONESIA
Kasus pelanggaran kebebasan pers yang dilakukan oleh kedutaan besar China dengan meminta pemerintah Indonesia menghentikan siaran radio Era Baru (Sound of Hope) di Batam, Indonesia, telah memasuki tahap putusan. Namun begitu, putusan keberlangsungan siaran radio Era Baru yang sedianya dibacakan minggu ini ternyata mendapat penundaan dari majelis hakim.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, memutuskan untuk menunda pembacaan keputusan terhadap kasus pelanggaran kebebasan pers yang dilakukan oleh kedutaan besar China terhadap radio Era Baru di Batam, Indonesia. Penundaan ini diduga kuat akibat kebingungan majelis hakim akan kuatnya tekanan dari kedutaan besar China untuk menutup radio Era Baru, dan juga tekanan dari insan-insan kebebasan pers di Indonesia untuk melanjutkan keberlangsungan radio Era Baru. Majelis hakim-pun memutuskan untuk membacakan putusan ini pada Selasa, 14 April 2009 mendatang.

Kasus pelanggaran kebebasan pers ini berawal pada 8 Mei 2007 silam, dimana Kedubes China melalui surat resminya telah meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menutup siaran radio Erabaru dengan tuduhan menyiarkan propaganda politik yang mendeskreditkan pemerintah komunis China. Tuduhan ini pun segera disanggah oleh Koalisi Peduli Pers yang terdiri dari berbagai insan pers seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), serta ikatan-ikatan jurnalis. Bahkan mereka sempat melakukan unjuk rasa di depan Kedubes China pada 30 Mei 2007 silam.

Namun pada 5 Desember 2007, KPI melalui harian Batam Pos telah mengumumkan hasil Forum Rapat Bersama KPI dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang menyebutkan bahwa 5 radio di Batam dinyatakan lolos untuk mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sedangkan radio Erabaru dinyatakan tidak lolos tanpa alasan
.
“Ada 5 radio yang sudah dinyatakan lolos, Radio Era Baru tidak lolos, padahal Radio Era Baru tidak kalah dengan 5 radio yang lain. Dari segi finansial, teknis, peralatan, SDM dan program acara, semuanya tidak kalah. Ini hal yang aneh, kenapa Era Baru yang dikalahkan, ini menandakan bahwa surat dari Kedubes ini betul-betul dijalani oleh Kominfo maupun KPI, sehingga izin Radio Era Baru dinyatakan ditolak.” Kata Gatot Supriyanto Machali – Direktur Radio Era Baru.

Pasca kejadian ini, Radio Era Baru melalui LBH-Pers telah mengajukan gugatan ke PTUN serta pengadilan negeri. Radio Era Baru juga telah meminta perlindungan dari Dewan Pers Indonesia dan Komisi Nasional (Komnas) HAM Indonesia terhadap kasus pelanggaran kebebasan pers yang menimpa mereka. Apakah Negara Indonesia dapat mempertahankan predikatnya sebagai salah satu negara yang berhasil menjamin kebebasan pers? Kami akan terus melaporkan perkembangan terakhir.

sumber: http://www.epochtimes.co.id/nasional.php?id=212
dulu kita benci sama amerika karena terlalu suka mencampuri urusan dalam negeri RI, sekarang china mulai mengikuti jejak amerika untuk ikut mencampuri urusan dalam negeri RI, contoh: kebebasan PERS di indonesia.

Penjelasan:
Memang selalu ada tantangan dalam pencapaian untuk menuju suatu kebebasan,begitu juga dalam pers,usaha dalam meraih kebebasan pers pasti selalu mengalami rintangan padahal kebebasan pers sudah dijamin di dalam undang-undang, yaitu ada pada kontitusi UUD 1945 pasal 28 F,diperkuat lagi dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999 pasal 23 ayat 2.dan dipertegas dalam UU Pers No. 40/1999.Pada pasal-pasal tersebut semua menegaskan bahwa kebebasan mengutarakan pendapat dalam alam demokrasi itu sah-sah saja dan dilindungi.Dan apabila pada kasus di atas yaitu Kedubes China melalui surat resminya telah meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menutup siaran radio Erabaru dengan tuduhan menyiarkan propaganda politik yang mendeskreditkan pemerintah komunis China.Pemerintah China juga boleh menyatakan hal tersebut,sah-sah saja karena mereka mempunyai pendapat,tetapi harus diingatkan kembali bahwa tuduhan tersebut harus dilampiri oleh bukti-bukti yang kuat,begitu juga pers dalam setiap pemberitaannya pers harus turut menyertakan bukti-bukti yang mendukung pemberitaanya tersebut jangan hanya memfitnah.

ARTIKEL III
Kasus Pelanggaran Terhadap Wartawan Meningkat
Selasa, 23/12/2008 12:33 WIB - Jakarta - Kebebasan pers masih dalam ancaman. Kasus pelanggaran terhadap wartawan meningkat sepanjang tahun 2008. Tercatat ada 32 kasus mulai dari PHK, intimidasi hingga kekerasan terhadap wartawan.Jumlah ini meningkat dari tahun 2007 yang mencatat ada 25 kasus. LBH Pers pun menyoroti kebebasan pers yang masih menjadi ancaman. "Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal KUHP tentang pencemaran nama baik. Hal ini tentu sangat membungkam terhadap kebebasan media," ujar Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana saat menggelar jumpa pers catatan akhir tahun di kantornya Jl Prof DR Soepomo, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2008).LBH juga menilai dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi ekektronik (ITE) menjadi ancaman serius bagi dunia jurnalisme yang dibuat oleh wartawan dan masyarakat melalui surat pembaca maupun blog. Karena dalam pasal 27 UU ITE diatur tentang pencemaran nama baik. "Pasal tersebut sangat multitafsir dan juga dinilai sebagai pasal karet karena setiap orang berhak menggunakan pasal tersebut," jelas Hendra.Selain itu ancaman hukumannya melebihi KUHP yaitu 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.Rencananya Rabu (23/12/2008) LBH pers akan mengajukan judicial review terhadap UU tersebut.(rdf/iy)

Sumber: http://www.knpi.org/index.php/Breaking-News/Kasus-Pelanggaran-Terhadap-Wartawan-Meningkat.html

Penjelasan:
Menurut saya ini tidak perlu dibahas lagi,sudah jelas tindakan-tindakan kekerasan tersebut mangancam praktik kebebasan pers di Indonesia,pemerintah juga harus segera memeriksa kembali 27 UU ITE dalam pasal tersebut diatur mengenai pencemaran nama baik,pasal seperti ini memiliki banyak penafsiran(multitafsir),sehingga dapat mengancam keberlangsunga kebebasan pers di Indonesia,dengan menjadikan pasal ini sebagai tameng karena sifatnya yang multitafsir.

ARTIKEL IV


Catatan Peringatan Hari Kebebasan Pers
Oleh : Oktovianus Pogau | 03-Mei-2008, 06:43:19 WIB
KabarIndonesia - Walaupun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers telah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu, toh pelanggaran HAM terhadap pers dari tahun ke tahun tak kunjung habis. Padahal seharusnya pers mendapat tempat tertinggi untuk dilindungi dan dihargai karena pekerjaannya sungguh mulia. Sebagaimana mereka mengorbankan seluruhnya memuaskan masyarakat (konsumen) melalui berbagai informasi yang aktul serta berimbang.
Hadirnya pers seringkali menjadi ajang pencerahan bagi sesuatu masalah yang sedang terjadi. Seperti kasus kelaparan dan gagal panen yang terjadi beberapa tahun lalu di Kabupaten Yahukimo Papua. Sebagaimana tidak akan diketahui oleh siapun termasuk pemerintah pusat kalau saja tidak ada pers (wartawan) yang meliput dan memberitahukannya. Kita bisa lihat apakah dengan bantuan pers malah menambah korban ataukan memberi solusi dan jalan keluar.
Dengan pemberitaan diberbagai media masa dengan cepat sehingga berbagai bantuan baik berupa makanan, obat-obatan maupun pakaian berdatangan sehingga jumlah korbanpun berkurang drastis saat itu di Kabupaten Yahukimo. Tidak hanya persitiwa di Kabupaten Yahukimo saja. Melainkan hancurnya gedung pusat perdagangan dunia World Trade Centre dan pentagon di Amerika Serikat. Bisakah informasi dan berita itu tersampaikan ke Indonesia yang jaraknya sangat berjauhan.
Siapa yang berperan disini? Tentu perslah yang berperan dalam pemberitaan maupun penyampaian semua itu peristiwa itu. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita kenapa masih ada berbagai pelanggaran HAM yang sering terjadi untuk pers yang nyata-nyata sering membantu dan berjasa dalam berbagai hal. Dibawah ini kita akan lihat beberapa contoh kasus pelanggaran HAM terhadap pers yang sebetulnya tidak patut diperbuat.

Beberapa perbuatan yang dilakukan dibawah ini malahan telah nyata-nyata melanggar Undang-Udang Pers, Hak-hak Asasi Manusia dan barang tentu kasus seperti ini haruslah mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai penegak hukum yang ada di Negara demokrasi seperti Negara Indonesia ini.
Abdul Manan, wartawan Tempo, tak pernah mengira bahwa pekerjaannya bakal membuatnya menderita dan tertekan secara psikis. Wartawan asal Surabaya itu Sabtu (8/9) lalu terluka dahinya gara-gara kena lemparan kotak tisu oleh seorang pendukung Tomy Winata yang berdemo di kantor majalah Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Itu gara-gara tulisan di Tempo edisi 3-9 Maret 2003, "Ada Tomy Winata di 'Tenabang'?", memang membuat sekitar 200 orang yang mengaku karyawan Tomy Winata itu berang.

Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti juga kena pukul saat bernegosiasi dengan pimpinan massa pendukung Tomy Winata di kantor Polres Jakarta Pusat. aksi masa yang brutal dan mencekam tersebut menandakan peran pers masih dianggap sebagai pekerajaan yang menggangu ketenagan mereka. (http://www.korantempo.com/news/2003/3/12/Nasional/47.html)
Kali ini pun dunia pers kembali menjadi korban atas pemberitaan kelaparan di Yahukimo. Gubernur Papua kecewa terhadap pemberitaan media massa atas kelaparan di Papua karena dianggap berlebihan. Muhamad Imron, wartawan Metro TV, dianiaya anggota staf Gubernur Papua seusai mewawancarai Gubernur JP Solossa soal penanganan bencana kelaparan di Papua (Metro TV, 11/12/2005). Sungguh ironis, di saat pers sedang menggali informasi seluas mungkin tentang hal ihwal kelaparan justru ditanggapi negatif.
Betapa dunia pers belum diletakkan sebagai mitra strategis oleh pemerintah dalam hal mempertajam kebijakan pembangunan pemerintah. Padahal, pemberitaan pers tentang kelaparan di Papua adalah sedang bekerja mengisi kekosongan informasi dan data pemerintah tentang kondisi ketahanan pangan di Papua. (http://64.203.71.11/kompas-cetak/0512/16/opini/2294708.htm)
Sebagian kecil anggta kongres Amerika Serikat dan organisasi Hak Asasi Manusia mempersoalkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indoensia sebagai prasyarat utama dipulihkannya bantuan militer AS terhadap Indonesia.Persitiwa tertembaknya Ted Burcon dan Ricky Spear (keduanya warga AS) di Timika-Papua pada 31 Agustus 2002 serta seorang warga Negara Indonesia, FX Bambag Riwanto masih menjadi ganjalan dalam proses pemulihan bantuan militer AS ke Indoensia. “Mereka masih menuntut adanya penyelesaian kasus timika tersebut,” kata Alphonse F La Porta, President The Unitied States-Indoensian Society, kepada rombongan wartawan Indonesia di washington.
(http://budimantanuredjo.blogspot.com/2007/11/isu-pelanggaran-ham-tetap-jadi-ganjalan.html)
pembahasan:
Ketiga persoalan pelanggaran HAM terhadap pers yang telah diuraikan diatas mewakili ribuan kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia. Data pada beberapa tahun lalu yang diuraikan oleh AJI meengenai jumlah korban kekerasan pada pers berjumlah kurang 60 orang per tahunnya. Kemudian pada tahun 2007 lalu kurang lebih 70 orang. dan ditambahkan juga oleh AJI kasus pelanggaran HAM terhadap pers mengalami penurunan yang tidak sama dengan beberapa tahun lalu saat orde lama maupun orde baru. Kasus pelanggaran HAM terbesar terjadi saat rezim presiden Soeharto berkuasa. Pada zaman itu bagaimana pers tidak diberi ruang gerak hingga pernah dianggap sebagai zaman matinya kebebesan menyampaikan pendapat maupun informasi kepada public.
ARTIKEL V
Kekerasan Terhadap Wartawan 40 Persen Dilakukan Aparat
Jakarta - Sepanjang Mei 2008-Mei 2009, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat 40 persen dari 52 kasus kekerasan pada wartawan dilakukan oleh tentara dan polisi.
“Separuh lebih berupa kekerasan nonfisik,” beber Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Hendrayana di kantornya Ahad (3/5)
Kekerasan non fisik seperti perampasan kamera, pelarangan peliputan tercatat 27 kasus. Beda tipis, jelas Hendrayan, dari kekerasan fisik yang tercatat 25 kasus. Diakuinya banyaknya kekerasan dalam peliputan ini justru terjadi di daerah.
Kepala Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pers Sholeh Ali menyatakan kekerasan aparat bertujuan membuat wartawan menjadi takut. Kerusuhan di Sentani pekan lalu, lanjutnya merupakan bentuk ancaman pada wartawan agar tidak menyebarkan informasi.
Catatan Lembaga Bantuan Hukum, pelaku kekerasan baik fisik dan nonfisik dilakukan pula oleh massa, aparat pemerintah, anggota parlemen, partai politik, preman, organisasi massa, aparat keamanan dan mahasiswa.
Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang jatuh pada tanggal 3 mei juga masih diwarnai gugatan terhadap media dan jurnalis dan regulasi yang membungkam. “Sebagian besar (40 persen) gugatan masalah perburuhan,” ungkap Sholeh.
Sepanjang Mei 2008-2009 tercatat 26 gugatan yang diterima Lembaga Bantuan. Sepuluh gugatan masalah perburuhan, diikuti sembilan gugatan pidana, lima gugatan perdata, satu gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan satu gugatan masalah kebebasan pers.
Sholeh menyatakan kepentingan media terhadap pemberitaan ternyata mempengaruhi status kepegawaian jurnalis. “Kami menerima dua kasus, gara-gara tulisan seorang jurnalis dipecat pemimpin medianya,” imbuhnhya.
Kasus yang dimediasi Lembaganya, Hendrayana melanjutkan yang mayoritas menang masalah gugatan perdata. “Kami menang di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial,” jelasnya. Sisanya masih dalam proses hukum.
Tren gugatan terhadap media dan jurnalis, Hendrayanan menyimpulkan lebih ke arah pembangkrutan media atau jurnalisnya. “Upaya hukumnya bukan untuk mendidik, tapi lebih ke pembungkaman.” Ia mencontohkan tuntutan Rp 10 miliar mantan Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan kepada Jupriadi Asmaradhana serta gugatan Rp 1 triliun terhadap majalah Time.
“Mereka banyak menggunakan pasal pencemaran nama baik,” jelasnya,” Padahal sudah ada Dewan Pers.” Maka Hendrayana turut senang ketika Surat Edaran Mahkamah Agung no 13/2008 tentang saksi ahli dalam kasus pers. “Ini angin segar bagi kebebasn pers.”
Adapun masalah regulasi, menurut Hendrayana kini pemerintah tampaknya ingin masuk ranah kebebasan pers. “Ada klausul untuk bisa mengatur surat izin penerbitan dalam revisi UU Pers (No 40/1999),” ucapnya.
Ancaman pencabutan izin, Hendrayana menambahkan juga terlihat pada pasal 57 UU Pemilihan Presiden (UU nomer 42 tahun 2008). Maka lembaga Bantuan menuntut pemerintah dapat mencabut regulasi yang mengancam kebebasan pers. “Tapi media juga harus memperbaiki kekurangan internalnya,” tutupnya.
Sumber: Tempo
Penjelasan
Kekerasan terhadap wartawan ,baik itu fisik maupun non-fisik,itu tetap saja merupaka sebuah ganjalan dalam menuju suatu kebebasan pers yang absolute,tindakan kekerasan merupakan tindakan yang primitive,kita hidup di Negara Indonesia, sebuah Negara hukum.setiap tindakan yang kita lakukan itu tertulis ataupun tidak tertulis,semua diatur didalam hukum dan jelas-jelas tindakan kekerasan tidak dibenarkan sama sekali (no excuse for that).Sekali lagi ini merupakan pelajaran bagi Bangsa Indonesia bangsa yang menjunjung tinggi hukum.kita harus bisa meningalkan praktik-praktik kekerasan untuk mencapai kebebasan pers yang bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.


KESIMPULAN
Pentingnya Fungsi dan Peran Pers
Berbeda era antara era orla dan era reformasi. Sebagaimana era reformasi ini pers dituntut lebih untuk menjalankan fungsi dan peran secara sungguh-sungguh. Karena maju mundurnya, berkembang tidaknya masyarakat tergantung bagaimana pers mengungkap berbagai realita yang selalu disembunyikan oleh mereka yang selalu mencari keuntungan perutnya.

Sebagaimana tertuang secara jelas dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasalnya yang ke 2-5 secara terperinci mengukapkan bahwa pers mempunya peran dan fungsi (1) sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontra social. (2) kemudian sebgai lembaga ekonomi. (3) sebagai penyebar dan pemberi berupa berbagai gagasa-serta rangkuman yang telah diliput. Demikina rangkuman fungsi dan peran dari pers terhadap pemerintah, masyarakta maupun warga asing yang ada. Jadi dalam berbagai pemberitaan yang diberitakan adalah tugas dan fungsi dari pada pers.

Dengan demikian kesalahan dalam memberitakan sesuatu termasuk hasil liputan juga adalah tanggung jawab dari pada badan per situ sendiri. Memang dalam prakteknya banyak kekurangan yang harus dihadapi pers, karena menerobos berbagai tembok kesulitan. Seperti mengukap berbagai fakta korupsi yang dilakukan berbagai kalangan penjabat, pelangaran HAM yang sering dilakukan para militer, kemudian berbagai kecurangan yang dilakukan oleh berbagai instansi pendidikan untuk meluluskan siswa-siswinya dan lain sebagainya.
Menjadi seorang pers (wartawan) haruslah memilki sikap rela berkorban. Karena dalam pemberitaan selalu mendepankan kepentigan bersama, sehingga nantinya bisa memcahkan masalah yang sedang terjadi. Dalam berbagai hal yang susah untuk dipecahkan inilah yang dituntut untuk dipecahkan. Agar peran dan fungsi pers sebagai media penyampaian informasi yang diharapkan semua orang bisa terwujud dan bisa tersampaikan. Kadang pers dijadikan sebagai panutan dan dambaan semua orang untuk satu-satunya cara unutk memperoleh inforamsi yang akurat, tetapi apa jadinya kalau pers tidak bergerak sesui denga fungsi dan jalurnya, bahkan seandainya mengecewakan banyak pihak.
Beberapa hari lalu saya memabaca sebuah opini yang ditulsi oleh seorang wartawan senior ditempat kami. Opini tersebut ditulis dengan judulnya “waspadai (Wartawan Tanpa Surat Kabar) WTS menjelang pilkada”. Kebetulan didaerah tempat kami tinggal akan diberlangsungkannya pilkada. Namun sehari baru saja opini itu keluar dimuka public sang penulis dikritik habis-habisan melalui media yang sama juga oleh salah seorang wartawan yang merasa dirinnya dilecehkan melalui tulisan itu .

Sehari setelah sang korban dalam opini itu mengklarifikasinya, kemudian hari berikutnya sang penulis balik mengkrtik sang korban dengan berbagai alasan yang rasanya sesui dengan pandangan masyarakat. Namun dari hari ke hari yang ada hanyalah pergulatan tentang ketidakberadaan sang wartawan yang dituliskan tersebut dalam salah satu surat kabar. Melihat keributan yang terjadi dalam beberapa hari tersebut akan mengubah pola maunpun pandangan masyarakat. Tentang keberadaaan wartawan atau pers hanya sebagai alat untuk mencari posisi pengakuan. Padahal kenyataan dilapangan tidak semua wartawan seperti yang dipikirkan oleh masyarakat.
Cara pandang dan pola pikir semua masyarakat berbeda. Lebih parah lagi kalau cara pandang masyarakat awam yang belum pernah mengecap pendidikan. Melihat contoh keributan kecil yang terjadi dalam surat kabar tersebut akan langsung berdampak tidak baik terhadap semua insan pers yang ada walaupun kenyataannya semua wartawan bukan bertipe seperti itu.
Akhirnya mari kita semua mendukung kerja dan usaha dari pada insan pers, agar semua kenyamanan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat ulah dari pada para penjabat yang tidak benar sehingga kita menjadi korban segera bisa dituntaskan sedikit demi sedikit. Harapan saya sebagai pelajar supaya para pengambil kebijakan dan penguasa bisa menghargai harkat, martabat dan derajat daripada pers agar keseimbangan dalam kerja bisa terwujud.
Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang
menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi.
(Jawaharlal Nehru)
SUMBER: Oktovianus Pogau

3 komentar:

  1. ini tugas dari pak afdal
    ;)
    etika dan hukum penyiaran

    BalasHapus
  2. d kopi sama aku. aku juga ada tugas serupa. thanks!

    BalasHapus